Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan Kitab Suci Al Quran di Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
"Secara konstitusi urusan agama itu menjadi tanggung jawab Kemenag. Kalau di dalamnya terjadi korupsi, apalagi dalam pengadaan Al Quran, kami jelas sangat menyesalkan," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa, sebelum berangkat menuju Pontianak untuk menghadiri pembukaan MTQ Internasional oleh Wakil Presiden Boediono.
Lebih lanjut Said Aqil mengatakan, dugaan korupsi dalam pengadaan Al Quran di Kemenag merupakan hal yang sangat memalukan.
"Jangankan korupsi, mengambil untung saja sebenarnya tidak etis. (Pelakunya) jelas sama sekali tak ada rasa takzim terhadap Al Quran yang suci," tegasnya.
PBNU mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini mengusut dugaan korupsi tersebut bisa menuntaskan kasus tersebut.
PBNU juga mengajak masyarakat mengawal proses hukum kasus itu agar pelakunya bisa mendapatkan hukuman setimpal.
"Korupsi adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya," kata Said Aqil.
Pada bagian lain Said Aqil mengatakan, untuk menghindari kejadian yang sama di waktu mendatang, reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan secara serius.
"Sebenarnya bukan hanya di Kemenag, tapi di semua lembaga pemerintah reformasi birokrasi harus segera dilakukan. Tapi karena ini institusi formal yang mengurusi agama, di Kemenag harus disegerakan," kata Said Aqil.
Memang, kata Said Aqil, urusan agama tidak hanya menjadi domain Kemenag, namun bagaimanapun Kemenag adalah institusi formal yang memiliki tugas dan fungsi mengurus persoalan terkait agama.
"Kemenag sebagai lembaga formal harus bisa memberikan contoh yang baik," kata Kang Said, demikian kiai yang menyandang gelar doktor dari Universitas Ummul Qura, Mekkah, itu disapa dalam kesehariannya.
0 komentar:
Posting Komentar