Bumerang Buat Jokowi

Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mencemaskan buruknya kinerja 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Solo akan menjadi bumerang bagi Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu bisa saja menjadi ganjalan Jokowi untuk melaju ke Jakarta.”Kalau kinerjanya buruk Pak Wali (Jokowi) mesakke. Kasihan saya juga. Nanti dikira Pak Wali ke sana (urusan Pilkada DKI Jakarta), kemudian Rudy raisoh nyambut gawe. (Jangan sampai) ditinggal Jokowi kok mowat-mawut,” kata Rudy, saat memimpin rapat SKPD Rabu, (18/7).
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Solo selama Triwulan II ini dinilai Rudy buruk. Selain penyerapan anggaran minim, puluhan SKPD belum melaporkan realisasi kegiatan belanja.
Padahal, katanya, keberhasilan pembangunan di Kota Solo adalah hasil kerja bersama antara masyarakat dan birokrasi. Dia yakin, sebenarnya Kepala SKPD mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. ”Saya yakin sebenarnya mereka bisa. Keberhasilan Solo ini bukan karena Jokowi dan Rudy yang pintar. Mereka yang pintar. Lurah saja sekarang banyak yang S2,” katanya lagi.
Rudy melanjutkan, sebenarnya program pembangunan sudah banyak yang berjalan. Tetapi masih sedikit yang disusun pelaporannya. Sehingga hal itu menyebabkan serapan anggaran menjadi rendah.
Sebagai catatan, alokasi APBD di Triwulan II Rp 478 miliar. Memasuki Triwulan III, kegiatan Triwulan II yang terlapor ke Bagian Administrasi Pembangunan hanya Rp 50 miliar saja. Parahnya lagi dari 88 SKPD, 21 di antaranya tidak menyerahkan laporan kegiatan yang sebenarnya telah terencana sejak awal tahun anggaran.
”Ini potret sangat bluk. Ke-21 SKPD tidak pernah lapor. Bahkan capaian keuangan dan fisik ada yang belum satu persen,” ujar Sekda Kota Solo, Budi Suharto dalam rapat kerja pengendalian APBD.
Menurutnya, ke-21 SKPD tersebut di antaranya UPTD Prasarana Olahraga, BLUD Griya Layak Huni, UPTD Kuliner, UPTD Solo Techno Park (STP), SMKN 3, SMAN 8, dan UPTD Instalasi Farmasi. Alokasi untuk tiap satuan kerja tersebut bervariasi, mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Melihat fakta tersebut, Budi minta percepatan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan di waktu yang tersisa. Ia menyebut waktu efektif menyelesaikannya tinggal 50 hari lagi.
Sumber : Harianjoglosemar